Program DESA BERDAYA GENERASI MAJU - WECARE ID

Data terkini terkait stunting menunjukan bahwa provinsi NTT memiliki tingkat prevalensi stunting anak usia di bawah lima tahun sebesar 47,2%, yang jauh di atas rata-rata angka secara nasional yaitu sebesar 29,6% sedangkan tingkat prevalensi balita gizi kurang sebesar 14,4%.

Di Kabupaten TTS, presentase angka balita stunting pada tahun 2018 mencapai 52,76% di mana angka ini menjadi presentase angka balita stunting tertinggi di provinsi NTT. Pemda kabupaten TTS berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting guna menurunkan angka balita stunting di Kabupaten TTS. Pemerintah Kabupaten TTS menargetkan penurunan angka stunting sebanyak 5 persen per tahun. Bupati TTS Egusem Piether Tahun kepada pos kupang.com , Rabu (24/7/2019) di kantor Bupati mengakui, tingginya angka balita stunting di Kabupaten TTS. Hal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan berkolaborasi secara bersama-sama seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait (OPD, pemerintah kecamatan dan desa). Di samping itu dengan memanfaatkan dana desa untuk menekan angka stunting. Pemerintah kabupaten TTS akan mereview APBDes untuk memastikan bahwa ada intervensi dana desa untuk menekan angka stunting di kabupaten TTS.

Sementara itu, survey stunting yang dilakukan Kementerian Kesehatan di kabupaten TTS pada tahun 2017 dengan mengambil sampel di 30 desa di 5 kecamatan dengan jumlah balita yang disurvei sebanyak 6.899 orang, ditemukan bahwa angka stunting mencapai 53,4% yaitu lebih rendah dari tahun 2016 yang mencapai 57,3%.

Dalam kegiatan Rembuk Aksi Percepatan Stunting di Kabupaten TTS tanggal 24 Juli 2019, disepakati untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% untuk penanganan percepatan stunting. Disamping itu, perlu dilakukan review RPJMDes agar sinkron dengan RPJMD kabupaten, provinsi dan nasional terkait penanganan stunting.

Berbagai factor mempengaruhi terjadinya kondisi prevalensi angka stunting yang tinggi, diantaranya: kurangnya pemahaman orang tua/ keluarga mengenai pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan bagaimana penerapannya, kurangnya pemeriksaan kesehatan yang rutin mulai dari kehamilan sampai pada persalinan, kurangnya asupan gizi yang memadai selama kehamilan maupun selama menyusui serta kurangnya pemahaman pada pemberian makanan pendamping ASI bagi anak, kurangnya akses pada makanan yang bergizi yang tersedia yang mudah diakses di desa, dll.

Di lain pihak, tantangan yang dihadapi oleh pihak desa adalah tidak adanya tenaga yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi merancang kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan di desa dan bagaimana memfasilitasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting. Sejauh ini pemahaman pemerintah masyarakat desa dalam mengatasi isu stunting hanyalah sebatas pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) saja. Padahal, sesuai dengan petunjuk penanganan stunting dari Kementerian Kesehatan bahwa upaya penanganan stunting jauh lebih beragam dan lebih kompleks dan digolongkan dalam dua kategori besar yaitu intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang mencakup berbagai kegiatan di dalamnya yang komprehensif dan terintegrasi.

Terdapat 5 desa di Kecamatan Kolbano yang berada dalam pelayanan Puskesmas Kolbano (Desa Noesiu, Desa Kolbano, Desa Spaha, Desa Oetuke, Desa Pene Selatan), yang memiliki angka stunting yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data per Februari 2021 dari Puskesmas Kolbano, terdapat 174 anak stunting yang tersebar di 5 desa pelayanan Puskesmas Kolbano. Sejauh ini belum ada intervensi yang terpadu dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah dan menangani stunting.

Mencermati dan menyadari kondisi ini, Wecare.id memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat di kecamatan Kolbano untuk mencegah dan menangani stunting. Melalui program Desa Berdaya Generasi Maju ini, Wecare.id bekerja sama dengan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM) sebagai pelaksana kegiatan program di 5 desa di Kecamatan Kolbano.